Meski Dilarang, Penambangan Pasir Sungai di Kota Bima Marak

KOTA BIMA, BERITA NTB. – Walaupun ada plang larangan untuk aktivitas penambangan dan menggali batu serta pasir sepanjang aliran sungai di wilayah kecamatan Rasanae timur namun ironisnya justru aktivitas tersebut terus berjalan hingga hari ini. 

Pantauan awak media pada Minggu kemarin (16/08), ditemukan aktivitas penambangan batu dan pasir terdapat di wilayah kelurahan  Lampe, kelurahan kodo hingga Oi Mbo. 

Salah seorang warga di kecamatan Rasanae timur yang tidak ingin dibeberkan  namanya mengatakan bahwa dirinya sering melihat aktivitas pengerukan pasir sepanjang aliran sungai, sehari – hari bahkan belasan truk pasir lalu lalang mengeluarkan material sungai ini. 

“Saya tidak tahu kemana dibawanya pasir serta material lainnya ini, entah keperluan pribadi atau proyek, yang jelas aktivitas penambangan pasir sejak lama dilakukan, ” ungkapnya.

Lanjutnya lagi, dikhawatirkan aktivitas penambangan material di sungai tersebut akan mempengaruhi ekosistem dan kondisi lingkungan sekitar. Hal lainnya juga patut dipertanyakan perijinan aktivitas tersebut. “Jangan sampai kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu memperkaya diri sendiri, ” jelasnya.

Kepala DLH Kota Bima, Syarif Rustaman dengan tegas mengatakan bahwa hanya PT. Tukad Mas yang legal. Hal itu disampaikannya saat dihubungi awak media melalui sambungan Whats App pribadinya pada Sabtu (28/08). 

Syarif menjelaskan bahwa DLH sendiri tidak berwenang mengeluarkan ijin, DLH hanya memberikan rekomendasi kajian lingkungan, baik itu SPPL, UPL UKL atau Amdal. “Biar tidak salah persepsi, untuk kejelasan kegiatan penambangan pasir tersebut kami akan segera kroscek lapangan, ” ujar Syarif. 

Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa sesuai UU CK no. 11 kewenangan ijin galian A, B, C menjadi kewenangan pusat sementara daerah hanya terkait ijin usahanya. “Itu rekomendasinya kita yang proses, ” jelasnya lagi. 

Persoalan adanya papan pelarangan, Syarif menyambung lagi, itu komunikasikan kepada Kasat Pol PP Kota Bima. Kami akan segera komunikasi bersama OPD terkait juga Lurah setempat apakah aktivitas tersebut menyalahi aturan atau tidak. “Jika terbukti ada pelanggaran Perda maka kami akan minta Pol PP melakukan penindakan, ” tegas Kadis DLH Kota Bima.(B.AR01)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar