Yakni pembangunan sayap Kantor Walikota Bima dengan anggaran Rp23 miliar yang bersumber dari APDP 2 Kota Bima tahun 2021. Master Plan dan Design Enginering Detailnya (DED) terkait pembangunan sayap kantor Walikota Bima ini, namun yang sedang dipersiapkan adalah seluruh rangkaian dalam menghadapi proses tender.
“Proses perencanaanya sudah sangat matang. Master Plan dan DEDnya pun sudah tuntas. Sementara soal anggara bagi pembangunan saya kantor Walikota Bima ini juga sudah difinalkan melalui APBD 2 Kota Bima tahun 2021. Kini kita sedang mempersiapkan sejumlah persoalan penting dalam menghadapi proses tender-menendernya,” ungkap PPK yakni Agus Musalim, ST didampingi Kabag LPBJ Setda Kota Bima, Agussalim, ST, MT kepada sejumlah awak media, Kamis (7/1/2021)
Dalam menghadapi proses tender pembangunan sayap kantor Walikota Bima ini, diakuinya amsih menemukana danya kendala. Yakni sampai saat ini pihaknya belum menerima DPA yang diutandatangani oleh pihak TAPD. Namun demikian, hal tersebut masih dalam proses.
“Dalam proses tendernya tentu saja harus terinput dalam Sistim Informasi Rendana Umum Pengadaan (SIRUP). Tujuanya adalah agar diketahui oleh semua pihak termasuk LKPP. SIRUP ini bersifat sosialisasi kepada publik,” terangnya.
Master Plan hingga DED pembangunan sayap Kantor Walikota Bima ini, diakuinya bukan dirancang oleh Pemerintahan sebelumnya. Tetapi dibuat pada Pemerintahan saat ini, dan tentu saja muncul dari ide dan gagasan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE.
Seberapa mendesakah pembangunan sayap Kantor Walikota Bima ini?. “Ya tentu saja sangat mendesak dan sifatnya sangat dibutuhkan. Perlu diketahui bahwa di Kantor Walikota Bima saat ini hanya ada dua OPD. Yakni BPKAD dan Sekda. Oleh karenanya, di lokasi ini membutuhkan adanya pembangunan inftrastruktur yang berintergrasi yang tentu saja mempermuda koordinasi antara OPD terkait dengan Walikota Bima dan efektivitas dalam pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Kota Bima. Dan dengan dibangunya saya Kantor Walikota Bima, juga akan berdampak kepada kenyamanan kerja bagi para pegawai pada masing-masing OPD,” jelas Agus.
