Dia menjelaskan tahun terakhir ini angka kemiskinan di Lombok Timur mulai menurun. Pada 2018 sekitar 17 persen namun pada 2023 menurun menjadi 15,24 persen.
“Namun demikian penurunan itu rasanya melambat, karena dengan 15,24 persen kita di lingkup NTB berada pada angka di atas rata-rata provinsi, sehingga butuh kerja keras semua pihak bagaimana ke depannya mampu menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Baiq Miftahul Wasli merasa bersyukur terhadap Rachmat Hidayat maupun Kemensos yang telah menyalurkan bantuan ke Lombok Timur untuk mengentaskan kemiskinan melalui program PENA tersebut.
“Sangat bersyukur kesempatan hari ini ada dari pusat, baik dari DPR RI maupun kementerian darang membawa program yang dihajatkan untuk membantu masyarakat di Lombok Timur bagaimana bisa terentaskan dari kemiskinan,” ujarnya.
Baiq Miftahul Wasli menjelaskan dari 1,3 juta penduduk Lombok Timur, ada sebanyak 971.337 jiwa atau 377,522 kepala keluarga (KK) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Lombok Timur dan masih sekitar 123 ribu jiwa data administrasi dan kependudukan (Adminduk) yang perlu diperbaiki.
“Sengaja saya sampaikan ini supaya dari pusat juga maklum dengan kondisi kita sehingga ada perhatian lebih nanti untuk menurunkan program di Lombok Timur,” katanya.
Dia berharap warga penerima bantuan PENA dimanfaatkan lebih baik agar tujuannya untuk menekan angka kemiskinan dapat berhasil.
“Tentunya pengawalan juga menjadi penting agar bantuan dapat tepat sasaran sehingga mampu mengentaskan masalah kemiskinan,” ujarnya.
Dia berharap bantuan tersebut tidak hanya di Kecamatan Sakra namun dapat menyasar kecamatan lainnya di Lombok Timur. Dia yakin jika kemiskinan di Lombok Timur teratasi, maka masalah kemiskinan skala provinsi akan ikut menurun.
“Kami meyakini jika masalah kemiskinan di Lombok Timur teratasi, maka masalah kemiskinan di Provinsi NTB sebagian besar akan teratasi,” katanya.
Terpisah Kemensos RI yang diwakili Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Suroto mengatakan program PENA merupakan salah satu program bantuan dari banyaknya program bantuan yang diturunkan pemerintah pusat.