Penerima PKH dan BPNT di Sai Rata-rata Orang Kaya hingga Kerabat Pejabat Pemdes

BIMA, BERITA NTB.- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sai Kecamatan Soromandi diduga kebanyakan orang kaya hingga kerabat pejabat Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

Padahal KPM PKH berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) adalah masyarakat miskin yang memiliki jumlah komponen seperti miliki anak usia dini dan sekolah, ibu hamil, lanjut usia dan disabilitas.

“Tapi di Desa Sai Kecamatan Soromandi, Pedum Kemensos RI ini tidak diberlakukan,” ujar pemuda Desa Sai, Sutrisno belum lama ini.

Karena berdasarkan kondisi lapangan saat dilakukan survei, Ia mengaku dirinya menemukan sebagian besar KPM PKH di Desa Sai masuk kategori orang kaya atau keluarga mampu hingga kerabat terdekat pejabat Pemdes. 

Semua nama KPM PKH Desa Sai sudah dikantongi dan sebagian KPM PKH di Desa Sai keluarga mampu dan kerabat terdekat pejabat Pemdes,” tegasnya.

Dalam menyikapi persoalan itu, Ia mengaku sudah menyampaikan secara terbuka saat menggelar aksi demonstrasi dan audiensi bersama Pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hanya diabaikan begitu saja.

“Untuk menertibkan soal ini, kami sudah empat kali demonstrasi di depan Kantor Desa Sai serta dua kali audensi. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dan penyelesaianya oleh Pemdes dan BPD,” ujarnya dengan nada kesal.

Dari nama KPM PKH yang tidak tepat sasaran dan tergolong mampu tersebut, Ia bersama sejumlah pemuda dan mahasiswa meminta Pemdes dan BPD agar merevisinya. Ditingkat pendamping PKH, sudah sering lakukan konsultasi, tapi tetap tidak direspon dengan baik.

“Kami juga sudah konsultasi ke Pendamping PKH, hanya diiyakan saja. Himgga kini belum ada perubahan sama sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan tidak hanya PKH yang tidak tepat sasaran. BPNT pun demikian, hampir semua KPM berasal dari keluarga Pemdes. Oleh karena itu Ia meminta pihak terkait agar menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jangan abaikan hak dan mendzalimi rakyat miskin,” tegasnya.

Korcam PKH Soromandi, Arkam mengatakan, mengenai tuntutan tersebut, bukan tidak direspon. Namun, pendamping arahkan untuk desak Pemdes agar lakukan Musdes.

“Sementara, kami juga sudah perintahkan Pemdes untuk lakukan Musdes terkait adanya KPM PKH yang dianggap mampu untuk dikeluarkan dengan bukti berita acara,” kata saat dikonfirmasi media ini melalui via WhatsApp baru ini.

Tambah Arkam, kalau KPM PKH yang dianggap mampu dikeluarkan dengan cara melakukan Musdes melibatkan semua unsur yang didalamnya tokoh masyarakat, pemuda, wanita, BPD, Kadus, RT dan pihak yang dianggap perlu, maka tidak ada alasan bagi Pendamping untuk tidak mengeluarkannya.

“Karena keputusan Musdes yang dibuktikan dengan berita acara dapat kami jadikan acuan untuk keluarkan KPM PKH yang dianggap mampu tersebut,” terangnya.(B.AR01)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar