Secara politis, Rafidin menganggap desain APBD Tahun 2022 sangat kental dengan kepentingan politik. Bahkan lebih mengarah pada suksesi Pilkada serentak Tahun 2024. Pun dibaca adanya kepentingan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima dalam menyusun APBD Tahun 2022 menuju Pilkada 2024. “Ini harus kita cermati secara seksama. Jangan sampai anggaran Negara untuk kepentingan rakyat, disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tandasnya.(B-R01)