 |
| Rafidin, S.Sos |
BIMA, BERITA NTB.-Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima agar tidak lagi melakukan penyertaan modal pada Bank NTB Syari’ah cabang Bima.
Pasalnya, Bank tersebut diduga saat ini tengah mencari tambahan nilai asset berupa uang yang nilainya diatas Rp.500-700 Milyar, agar bisa memenuhi jumlah nilai asset yang dimiliki sebanyak Rp.2 Triliun.
Benarkah saat ini Bank NTB Syari’ah tengah mencari uang disejumlah Daerah Kabupaten dan Kota Se-NTB yang Nilainya sekitar Rp.700 Milyar. Dan untuk apa uang sebanyak itu bagi Bank NTB Syari’ah, sehingga harus mengorbankan Rakyat di Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda penyertaan modal daerah ini mengungkapkan, beberapa bulan lalu, ada rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menghadirkan sejumlah kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekda di sebuah hotel megah di Kota Bima. Konon, dalam rapat tersebut, semua Bupati menandatangani kesepakatan untuk melakukan penyertaan modal pada Bank NTB Syari,ah, kecuali Pemkab Bima yang saat itu yang tidak lengkap menandatangani hasil keputusan rapat bersama terkait penyertaan modal tersebut.
“Konon, pemkab Bima tidak memberikan atau menambah moda untuk Bank NTB Syari’ah ini, tapi bunga bank dari modal yang sudah dikucurkan lebih kurang Rp.29Milyar lebih ke Bank NTB Syariah, tidak diberikan lagi sejak tahun kemarin, karena dianggap dana deviden tersebut sebagai modal tambahan dari pemkab Bima,” Urainya.
Karena itu, Rafidin menilai bahwa kebijakan Pemerintah Propinsi melalui BUMDnya yakni management Bank NTB Syari’ah sekarang benar-benar merusak tatanan pemerintahan yang saat ini tengah dihadapkan dengan sejumlah masalah, terutama soal terjadinya refocusing, sehingga menguras APBD Kabupaten Bima di tahun 2021 ini.
“Kepentingan bank NTB Syari,ah kenapa harus mengorbankan APBD di sejumlah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi NTB ini. Kekurangan asset yang totalnya sekitar Rp.700Milyar dari kebutuhan Rp.2 Triliun sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan atau regulasi baru dari Otoritas Jasa Keurangan (OJK ) RI yang mengharuskan bank NTB Syariah memiliki nilai asset Rp.2 Triliun adalah urusan Pemerintah Propinsi, bukan sebaliknya “memeras” daerah Kabupaten dan Kota di NTB ini,” tegas Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bima itu.
Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bima itu juga meminta Bank NTB Syariah agar tetap membayar jasa giro atau deviden setiap tahun dari modal yang diberikan oleh pemkab bima selama ini sebanyak Rp.37,9 Milyar lebih tersebut.
“Tidak boleh management Bank NTB Syariah langsung mengambil deviden tersebut untuk menjadi tambahan modal bagi Bank NTB. Sebab, rakyat kabupaten bima membutuhkan jasa giro dari uang rakyat yang sudah dikelola oleh Bank NTB Syariah selama belasan tahun senilai Rp.37,9Milyar lebih tersebut,” pintanya.
Gubernur NTB juga diminta agar memiliki rasa peduli dan prihatin dengan kondisi daerah kabupaten Bima saat ini. Dimana pandemic covid 19 semakin meningkat angka kematian warga, bencana kebakaran yang terjadi terjadi disejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bima, belum lagi angka kemiskinan yang juga semakin bertambah, termasuk angka pengangguran yang terus bertambah banyak di Kabupaten Bima sekarang.
“Jangan paksakan BUMD untuk memiliki nilai asset sesuai dengan tuntutan regulasi baru dari OJK, sehingga rakyat dan daerah kabupaten bima dikorbankan oleh pak Gubernur. Sekali lagi saya sampaikan, agar pak gubernur focus mengelola APBD Propinsi yang ada sekarang, jangan lagi memaksa daerah kabupaten dan kota di Wilayah NTB ini untuk memberikan penyertaan modal pada Bank NTB Syari’ah,” tegasnya seraya mengharapkan agar pak Gubernur tetap ingat dengan janji politik saat kampanye yang belum terpenuhi hingga sekarang dengan warga Bima, bukan sebaliknya mau ambil APBD untuk menjadi tambahan modal BUMD milik Propinsi NTB.(KS-AQ05)
