Data Program BPNT Dinilai Amburadul

Bima, Kabarberitantb.com.- Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbasis masyarakat miskin, yang sebelumnya di salurkan melalui E-Warong (elektronik warung gotong royong), berupa komponen beras, telur dan buah. Kini melalui aturan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat jenderal penanganan fakir miskin, nomor 592/6/B.S.01/2/2022 tentang percepatan penyaluran bansos sembako BPNT periode Januari maret tahun 2022, per tanggal 18 januari 2022, tidak lagi di salurkan melalui E-Warong. Melainkan disalurkan pada PT. Pos seluruh Indonesia secara tunai.

Advokat Taufiqurrahman, SH yang berkantor di Law Office Paradewa, menilai kebijakan Kementerian Sosial RI tersebut dinilai amburadul. Serta keluar dari subtansi devinisi BPNT itu sendiri yakni istilah non tunai menjadi tunai yang penyalurannya melalui PT Pos. Apalagi kebijakan pengalihan penyaluran  mendadak tanpa persiapan yang matang. Sehingga kesiapan pengawasan pelaksanaan program tidak dilakukan di kabupaten kota masing-masing.

“Lebih utamanya ialah pemahaman penerima manfaat. Yakni memanfaatkan uang itu sesuai ketentuan. Hal ini berakibat potensi amburadulnya program tersebut,” ujarnya, Senin (28/02/22).

Dicontohnya, untuk di Kabupaten dan Kota Bima setiap yang sudah menerima dana bantuan tersebut, apakah setelah menerima uang secara tunai, langsung membelanjakan tiga komponen pokok seperti beras, telur dan buah ?. Kemudian yang memastikan itu siapa petugasnya.

“Saya sangat yakin tidak tepatnya sasaran pembelanjaan uang bantuan tersebut terjadi, bisa di cek ke setiap orang, apakah pulang membawa jenis sembako ke rumahnya masing-masing,” tuturnya.

Kata dia, harusnya ada rapat persiapan di tingkat kabupaten dan kecamatan antara Dinas sosial, tenaga pendamping dan KPM sebelum dana dicairkan, supaya dipastikan program tepat sasaran.

“Peralihan kebijakan dari non tunai ke tunai harus dievaluasi efektif dan efesiensinya, sehingga hal-hal yang akan merugikan pelaksaan program dapat dihindari,” pintanya.

Dijelaskannya, data KPM yang menerima BPNT di Kabupaten Bima lebih kurang 15.525 (Lima belas ribu lima ratus dua puluh lima) orang, coba bayangkan berapa milyar uang negara yang di gelontorkan yang nantinya tidak tepat sasaran yang akhirnya sia-sia.

Mestinya tujuan program ini bermaksud memberikan solusi bagi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup, justru akan menjebak mereka dengan perilaku konsumtif. Belum lagi misalnya kalau ada KPM yang menggadaikan kartunya pada rentenir disebabkan kebutuhan mendadak dalam hidupnya, itu pasti memperparah keadaan.

“Kebijakan ini harus dievaluasi kembali. Demi pelaksanaan program ini benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.(KB-201*)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar