Aji Rum menegaskan, mestinya tidak dilakukan dan diulangi lagi ia berharap kepada Bawaslu turun tangan jangan diam kalau ada peristiwa seperti ini.
“Yang melaporkan ini adalah pendamping PKH yang suka main politik praktis dan saya berharap Bawaslu tindak tegas jangan diam,” ujarnya.
Modus yang dilakukan, lanjut mantan Kepala PUPR NTB ini adalah dengan cara mendatangi rumah-rumah warga meminta KTP agar dibuatkan Kartu PKH kemudian membodohi masyarakat.
Mestinya berdasarkan prosedur pendataan, PKH ini mulai direncanakan dari tingkat RT dan RW, Tingkat Kelurahan kemudian disertai dengan dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang sah.
