LPA NTB Bangun Koordinasi Bedan Perdes LABKD di Kabupaten Bima

BIMA, BERITA NTB.-Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Melalui LPA Kabupaten Bima Membangun Sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Bima Melalui Disdukcapil dan DPMDes Bima melakukan Komunikasi dan Koordinasi kaitan dengan Diskusi terkait rancangan Perdes LABKD.

Kegiatan tersebut di Pusatkana Pada dua Kecamata yaitu Kecamatan Woha dan Bolo Merupakan Desa-desa Didampingi LPA NTB – KOMPAK.

Disamping Desa di dua Kecamatan itu juga Dilibatkan Beberapa Desa Replikasi yaitu di Wilayah Kecamatan Belo, Palibelo, Wera, Sape, Sanggar, Soromandi dan Langgudu.

Ketua LPA Kabupaten Bima Hj. Rostiati, S.Pd Menemui di Kediamannya pada Minggu,(08/08/2021) Mengharapkan agar Tim yang Bekerja Mampu Bersinergi dan Selalu Kompak.

“Kita harus Menjaga Kepercayaan yang Diberikan Kepada LPA NTB dan LPA Bima agar apa yang kita Hajatkan ini bisa Memberikan Konstribusi positif Bagi Daerah kita tercinta Bima Ramah,” Tambahnya Hj. Rostiati, S.Pd Ketua TP PKK Kabupaten Bima.

Rancangan Perdes LABKD yang akan didiskusikan memuat tentang Kewenangan desa yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang menyangkut ferivikasi dokumen dan pencetakan Adminduk yang dilimpahkan kepada desa. Hal lain yang diatur adalah tentang Peran PPKD, Pokja Adminduk, PKK dan Posyandu dalam Mendukung Kegiatan LABKD. 

Kegiatan Diskusi Perdes LABKD tersebut akan Dilaksanakan pada tanggal 11-12 Agustus 2021 bertempat di Kantor Camat Bolo dan Woha Bima 

Kabid Sosbud DPMDes Kabupaten Bima Syamsurizal, SH yang Dihubungi secara terpisah di Kediamannya Mengatakan Bahwa Perdes adalah salah satu Kebijakan Pemerintah Desa yang Menjadi dasar dari pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di desa.

“Dalam Perdes LABKD harus merujuk pada Perda atau Perbub yang ada Sehingga Rujukan Hukum Kaitan dengan Perintah Perdes itu lebih jelas karena Perdes ini akan Berakibat juga Pada Penganggarannya,” Ungkap Syamsurizal, SH.

“Harapan Kami Tiem LPA Bima diskusi nanti akan Memberikan Pemahaman Kepada Desa tentang Perdes LABKD dan Pada Akhirnya Desa Mempunyai Landasan Hukum Pelaksanaan LABKD di desanya,” ungkap Akhmad Fansuri yang juga didampingi Siti Aisyah Eka Wati mengakhiri diskusi dengan Syamsurizal.(B.MU07)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar