Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor.
Upaya menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB dinilainya jadi langkah yang tepat. Sebab, selama ini aspirasi mereka ia pikir tidak pernah digubris dan mendapatkan atensi serius.
“Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan,” ujarnya.
Ia pun menyayangkan sikap pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor. Hal itu, kata Amrullah membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya menilai pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan.
Ia pun menantang pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.
“Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan kok. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan,” ujarnya.
Amrullah berujar, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur. Ia menegaskan, Gubernur NTB jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja.
