Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini mengemukakan, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketahanan dalam sistem demokrasi di NTB. Di mana individu diberi kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan berkontribusi kembali. Sebuah hal yang dapat memperkuat institusi demokrasi dengan menekankan pentingnya kontinuitas dan pembelajaran dalam proses politik.
Lagi pula kata Didu, lanscape Pileg dan Pilkada juga berbeda. Meski sama-sama pesta demokrasi, dinamika dan tantangan Pileg dan Pilkada sangat berbeda. Pemilihan legislatif biasanya lebih kompetitif karena melibatkan banyak calon dari berbagai partai politik, sementara pemilihan kepala daerah seringkali lebih terfokus pada individu calon.
Seseorang yang gagal di Pileg kata Didu, akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pemilihan kepala daerah, karena figur dalam Pilkada bisa lebih mudah menonjol sebagai individu dibandingkan dalam persaingan legislatif yang lebih ramai.
Selain itu, mereka juga umumnya maju bukan dengan tangan kosong. Turut serta dalam kontestasi Pileg menjadikan mereka telah memiliki basis dukungan yang signifikan dari kampanye Pileg sebelumnya. Basis dukungan ini bisa berupa jaringan partai, relawan, dan pemilih yang loyal.
Pada saat yang sama, model kampanye untuk pemilihan kepala daerah seringkali lebih personal dan terfokus pada isu-isu yang spesifik. Sehingga mereka yang telah memiliki pengalaman kampanye di pemilu legislatif, akan dapat lebih efektif berkomunikasi dengan pemilih ketika ikut Pilkada.
”Kuncinya sekarang tinggal bagaimana memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat melihat mereka sebagai individu yang gigih dan berkomitmen, hal ini dapat mendekatkan pada kemenangan,” tutup Didu.
