Wujud paling nyata kehadiran pemerintah kata Rachmat, adalah menyiapkan pembiayaan untuk membantu pemulangan jenazah tersebut.
Karena itulah, dirinya menginstruksikan langsung Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan untuk menggunakan hak budgeting yang dimilikinya agar memperjuangkan anggaran tersebut di APBD NTB saat pembahasan anggaran di Komisi V.
“Anggaran ini harus dan wajib diperjuangkan. Ini semuanya untuk masyarakat. Jangan tambah lagi kemalangan mereka. Biarkan masyarakat menerima jenazah keluarganya di kampung halamannya tanpa harus memikirkan biaya-biaya ambulans,” kata Rachmat.
Ditegaskannya, mestinya, alokasi anggaran seperti inilah yang harus diperjuangkan mati-matian oleh para wakil rakyat. Alih-alih memperjuangkan anggaran yang orientasinya proyek fisik belaka.
“Ini demi kemanusiaan. Inilah wujud sesungguhnya keadilan sosial itu. Karena itu, Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan harus memperjuangkan ini,” tandas politisi kharismatik NTB ini.
Pada saat yang sama, Rachmat juga meminta agar Gubernur H Zulkieflimansyah juga bisa menjadikan hal ini sebagai perhatian.
Ditegaskannya, pasti akan menjadi pengalaman yang sangat pahit bagi setiap keluarga dari Bima, Dompu, Sumbawa, mapun Sumbawa Barat, manakala mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar saat hendak memberangkatkan jenazah keluarganya dari Mataram menuju kampung halaman mereka.
“Anggaran inilah yang harusnya di urus. Harus disiapkan. Jangan yang lain-lain yang diurus. Kita minta ini juga agar menjadi perhatian Pak Gubernur,” imbuh Rachmat.
Ditanya soal status RSUD Provinsi NTB yang kini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, Rachmat menegaskan, harusnya status BLUD tersebut tidak menjadi soal bagi penyiapan anggaran di APBD untuk membantu pemulangan jenazah warga yang meninggal.
