Willy menggarisbawahi bahwa para kontraktor telah bekerja sebagaimana juklak-juknis yang ada. Terkahir, pihaknya meminta adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara kontraktor dengan pihak pemprov NTB soal kepastian waktu pembayaran.
Sebab mereka tidak ingin hanya ada pernyataan lisan yang tentu sangat mudah untuk tidak dilakukan. “MoU ini harus ditanda-tangani, hitam putih. Itu menjadi kesepatan bersama waktu pembayaran. Jika dilanggar, nanti publik yang menilai,” beber Willy.
Pemprov NTB berkomitmen menyelesaikan utang kepada kontraktor. Pemprov NTB memastikan seluruh utang tersebut akan terbayar seluruhnya pada Juli 2023.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Samsul Rizal menilai aksi simbolik yang dilakukan sejumlah kontraktor tersebut ditujukan agar mendapatkan atensi pemerintah.
“Kami berprasangka baik, bahwa tidak ada niatan yang sungguh-sungguh dari rekanan untuk melakukan hal tersebut dan sudah diinfokan sebelumnya bahwa tidak ada peristiwa penggembokan tersebut,” kata Samsul Rizal, Kamis (4/5/2023).
Sebenarnya, kata Rizal, tanpa aksi seperti itu, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang sesuai regulasi yang ada.
Rizal menegaskan rekanan semestinya tidak perlu khawatir. Karena setiap kontrak pekerjaan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD 2023 pasti akan dilunasi.
“Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan timeline itu kami sudah siapkan anggaran untuk melunasinya sampai dengan bulan Juli tahun ini,” jelasnya.
