“Langkah berikutnya kami para kontraktor akan menyegel kantor BPKAD,” ucap Fathurrahamb.
Di tempat yang sama, Ahmad Amrullah kontraktor asal Lombok Barat mengkritisi alibi yang selama ini sering disampaikan pihak pemprov NTB. Terutama berkaitan dengan musabab belum terbayarnya proyek tersebut.
Alasa Covid-19 dan bencana alam dinilainya sudah tidak berterima. “Kami menyayangkan pernyataan gubernur yang menyebut covid sebagai kambing hitam. Kalau alasannya covid, kok event-event internaisonal di NTB seperti MXGP tetap jalan? Coba uang itu dipakai bayar utang,” bebernya.
Kemudian pernyataan gubernur NTB yang menyebut ada muatan politis di balik protes para kontraktor juga dibantah mentah-mentah oleh Amrullah. Ia memastikan, tidam ada tendensi politis sedikitpun dari sikap yang ditunjukkan para kontraktor. Hal tersebut murni sikap naluriah yang keluar sebagai bentu kekecewaan.
“Tidak ada unsur politis seperti apa yang dituduhkan gubernur NTB. Ini murni jeritan kontraktor menuntut hak untuk dibayar. Jangan juga melempar bola panas ke OPD, karena kebijakan ada pada gubernur,” ujar Amrullah.
Kontraktor asal Lombok Tengah Willy menegaskan mereka bersepakat untuk tidak mengerjakan proyek pada 2023 sebelum ada kejelasan pembayaran proyek 2022. Jika pun nanti utang 2022 telah terbayar, ia meminta kepastian pembayaran proyek yang dikerjakan pada 2023.
“Kami para kontraktor bersepakat tidak akan mengerjakan pekerjaan atau proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan dan kepastian pembayaran pekerjaan tahun 2022,” ucapnya.
Kemudian terkait mekanisme pembayaran proyek tahun 2022, ia tidak ingin jika dibayar dengan cara dicicil. “Tidak mau dicicil, karena kami bukan bank. Justru kami berutang ke bank. Silakan Pemprov NTB yang berutang selayaknya di bank, bukan di kontraktor,” paparnya.
