KOTA BIMA, BeritaNTB-Pemerintah Kota Bima mendapat capaian nilai monitoring center for Prevention (MCP) 96 porse dan berada peringkat nomor 1 skala NTB dan nomor 12 skala nasional.
Hal itu disampaikan Wali kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE saat menghadiri Vicon Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023 oleh KPK, bertempat di Aula Kantor Wali kota, Selasa (21/03/2023).
“Sampai saat ini nilai MCP kita berada di 96 porsen sekia dan Alhamdulillah Kota Bima pada saat ini nomor 1 di seluruh NTB dan nomor 12 di seluruh Indonesia,” ucapnya seperti dilansir lama Dinas Kominfotik Kota Bima.
Dia mengatakan bahwa bagi seluruh OPD yang mencapai 100 porsen untuk negara menyelesaikan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023, serta berkoordinasi dengan LPBJ.
“Bagi setiap OPD pada daftar ini yang belum mencapai nilai 100% untuk segera menyeleseikannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.
Di akhir, beliau berpesan kepada OPD yang belum mencapai 100% untuk terus berkoordinasi dengan LPBJ.
“Kepada setiap OPD jika menemukan kesulitan dalam mengisi MCP tahun ini segera koordinasikan dengan LPBJ, jangan ditunda-tunda, saya tidak ingin jika kredibilitas kita turun dari tahun kemarin yang telah mencapai 100%,”tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Bima di dampingi oleh Sekda, Seluruh Staff Ahli, Seluruh Asisten, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Seluruh Kabag, serta Seluruh Camat dan PPK di Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Rakor ini dilaksanakan untuk membahas serta memonitoring pencapaian kinerja program pencegahan korupsi yang dilaksanakan pada setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui aplikasi MCP serta akan dilakukannya Peluncuran Indikator baru dalam program aplikasi MCP 2023.
Monitoring Center for Prevention atau yang sering disebut MCP, merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi pencegahan korupsi, dan MCP sendiri telah diterapkan oleh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam tata kelola pemerintahannya.
(*)
