“Dan ini ternyata menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian MCP oleh KPK RI dan Alhamdulillah nilai MCP kita terdongkrak cukup tinggi akibat kebijakan seperti itu,” jelas HM. Lutfi.
“Jadi, selama saya menjabat sebagai Wali Kota Bima, saya sangat konsen untuk membangun sistem birokrasi yang baik ke arah perwujudan good and clean government, terutama dalam hal isu strategis promosi dan mutasi.
Kepala OPD saya berikan ruang khusus untuk mengajukan dan mempromosikan personil staf berdasarkan pertimbangan obyektif dinas dan kebutuhan organisasi.
Hal ini bertujuan agar siapapun yang terpilih mengemban jabatan senantiasa bisa bekerjasama dan patuh serta bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing.
Jangan sampai ada lagi pegawai atau staf yang bekerja sesuka hati dan cenderung kurang ajar pada pimpinan,” tegas HM. Lutfi.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. Adisan Sahidu memaparkan bahwa penilaian SPI dimulai dari tanggal 20 Juli sampai dengan 20 Oktober.
“Dalam rangka mensukseskan agenda penilaian SPI ini, diharapkan kepada seluruh OPD terutama OPD yang memiliki tupoksi pelayanan publik agar dapat berperan aktif dalam mengisi lembar kuisioner yang akan dibagikan nantinya.
Dan pada saat pengisian tersebut, jika ditemui beberapa kendala segera komunikasikan dengan inspektorat dan pihak terkait lainnya agar target pengisian jawaban dapat dicapai maksimal untuk mendongkrak nilai SPI Pemerintah Kota Bima,” tutup Adisan.
(*)
