Kemudian saat ini pemerintah Kota Bima juga sedang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan publik yang ada.
“Atas nama Pemerintah Kota Bima mengapresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB atas penganugerahan ini. Tentu kekurangannya akan terus diperbaiki untuk meraih predikat tertinggi,” ucapnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, SH menyampaikan, 8 tahun terakhir Ombudsman melakukan penilaian kepatutan pelayanan publik yang meliputi 5 dimensi, pertama kompetensi penyelenggara, kedua, proses mekanisme prosedur pelayanan, ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana, keempat, persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah, dan kelima, penerimaan pengaduan masyarakat.
Sudarsono menjelaskan, secara akumulasi Pemerintah Kota Bima memperoleh poin sebanyak 85,90 kategori B opini tinggi, dikes 63,83, dikpora 86,07 kategori A opini tinggi, dinsos 87,46 kategori B, DPMPTSP 89,93 kategori A kualitas tertinggi, dukcapil 90,01 kategori A kualitas tertinggi, PKM Mpunda 91,97 kategori A kualitas opini tertinggi dan PKM Paruga 92,02 kategori A opini tertinggi.
