Kota Bima, Berita.com-Statemen Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bima Riyan Kusuma Permada soal rencana pembongkaran rumah warga disepanjang bantaran sungai agar disiapkan tempat tinggal sementara juga kebutuhan penting lainnya oleh Pemkot lebih dulu, mendapat tanggapan serius dari Walikota Bima H.Muhammad Lutfi,SE.
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) yang di wawancara awal media menegaskan agar anggota dewan bila berbicara harus memahami akar masalahnya sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Mestinya anggota dewan bertanya dulu kapan anggaran relokasi Rp.166 milyar itu datang dan masuk kas daerah Pemkot Bima.
Itu anggaran datang sejak tahun 2017 sebelum saya jadi walikota Bima,”tegasnya seraya meminta agar tidak sembarang keluarkan statemen bila tidak paham alurnya.
HML kembali jelaskan, memasuki awal tahun tahun 2018, dirinya juga heran melihat belum juga dikerjakan oleh pemkot prosek tersebut, sehingga dirinya selaku Anggota DPR RI kala itu merasa aneh dengan pemerintah Kota Bima yang menyimpan uang anggaran Relokasi 166 Milyar lebih tersebut.
“Kan aneh jadinya, anggaran masuk rekening Pemda 2017, namun diawal tahun 2018 belum juga ada action, sehingga anggaran mengendap,” ujarnya.
Walikota HML pun menjelaskan bahwa setelah dirinya di lantik sekitar September 2018, khusus soal Anggaran Relokasi sudah ada perencanaannya.
