Oleh karena itu, ranperda tersebut akan segera disampaikan kepada pemerintah Provinsi NTB untuk dilakukan fasilitasi sesuai dengan tugas dan kewenangan. Sehingga nantinya mendapatkan nomor registrasi,”katanya.
Bupati berharap diharapkannya kebijakan daerah melalui perda
tersebut dapat mengoptimalkan peran pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Perlindungan Masyarakat akibat maraknya pemakaian dan Peredaran gelap bermacam-macam jenis Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif serta narkotika lainnya yang kondisinya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan beresiko membahayakan kehidupan masyarakat.
Pantauan langsung awal media, rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Aminurlah, SE, juga dihadiri Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer dan dua orang unsur Wakil Ketua yaitu Yasin S.Pdi., M.M Inov, Hj. Nurhayati.,M.M, para Kepala OPD dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah,”katanya.
