Dua tahun terakhir, persoalan utang pemerintah provinsi NTB menjadi isu yang menarik perhatian publik. Misalnya untuk tahun anggaran 2021, laporan keuangan Pemprov NTB mencatat utang Pemprov sebesar Rp 685,054 Miliar atau tumbuh 144 persen dari total utang pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 280,78 Miliar. Salah satu sumber utang pemerintah pada waktu itu yaitu beberapa pekerjaan kontraktor yang telat bayar.
Bagaimana dengan tahun anggaran 2022? Rupanya masalah yang dikeluhkan pada tahun 2021, kembali terulang pada tahun 2022, ratusan miliar hak kontraktor belum diselesaikan oleh Pemprov NTB hingga kini.
Silih berganti para kontraktor ini menuntut haknya. Meminta peluh mereka segera dilunasi. Namun, sampai hari ini titik terang belum kunjung terlihat, meski sudah berjalan jauh hingga ujung terowongan.
Mengapa masalah ini terus berulang? Dari mana sumber masalah itu? Umumnya sebagian orang menjawab, karena Covid-19 datang, keuangan daerah terganggu. Benarkah jawaban itu? Mungkin ada sedikit benarnya, tapi lebih banyak salahnya. Mengapa?
